ANALISIS SIKAP DAN KOMITMEN STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA TKI DENGAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY

Ani Agus Puspawatia dan Ita Prihantikab
a,b Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Univeristas Lampung
korespondensi: ani_wardianto@yahoo.co.id

Abstract
The Indonesian Workers' Community Development Program (TKI) aims to realize family security and well-being. Malang Regency is the region that sends the highest TKI in East Java so this research is very important because the problems of family TKI are very complex. The implementation of this program in Tlogosari Village, Donomulyo District, Malang Regency only stopped at the preparation stage. This type of research is qualitative using the soft system methodology (SSM). The findings in this study are that stakeholders have not shown commitment to realize the success of the program. The final result in this study is to build a conceptual model so that the attitudes and commitment of stakeholders are realized.

Keywords: public policy implementation, attitude and commitment of stakeholders, Soft System Methodology

Abstrak
Program Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bertujuan mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kabupaten Malang merupakan daerah yang mengirimkan TKI tertinggi di Jawa Timur sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan karena permasalahan keluarga TKI sangat komplek. Pelaksanaan program ini di Desa Tlogosari, Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang hanya berhenti pada tahap persiapan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan soft system  methodology. Temuan dalam penelitian ini adalah stakeholder belum menunjukkan komitmen untuk mewujudkan keberhasilan program. Hasil akhir dalam penelitian ini adalah membangun konseptual model sehingga terwujud sikap dan komitmen stakeholder. 

Kata kunci: implementasi kebijakan publik, sikap dan komitmen stakeholder, soft system methodology

PENDAHULUAN
Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, secara langsung akan berdampak terhadap perkembangan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Banyak penyebab yang saling berhubungan dan ikut berperan melatarbelakangi banyak tenaga kerja yang memutuskan untuk menjadi TKI. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 menempatkan TKI sebanyak 43.135 dan pada tahun 2017 sebanyak 63.498, ada kenaikan 20.363 TKI.
Pemberangkatan TKI menimbulkan masalah-masalah pada keluarga yang ditinggalkannya. Berdasarkan kajian Bina Keluarga TKI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2009 diperoleh berbagai hal yang perlu mendapat perhatian serius. Pada bidang ekonomi, pekerja yang bekerja di luar negeri ternyata hasil kirimannya sebagian besar untuk kegiatan konsumtif. Permasalahan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKI yaitu banyak terjadi perceraian (Sukarelawati, 2015). Tingkat perceraian di Kabupaten Malang didominasi keluarga TKI. Sedangkan di bidang perlindungan anak, anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja keluar negeri sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dibutuhkan komitmen dari stakeholder untuk mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. Hogwood dan Gunn (1986) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam dua kategori, yaitu non implementation dan unsuccesful implementation. Secara empirik, implementasi program berhenti pada tahap persiapan. Penelitian ini menarik dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang kompleks khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sikap dan komitmen stakeholder. 

METODE
Penelitian dilakukan di Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Desa tersebut menjadi pilot project dalam implementasi program Bina Keluarga TKI.
Penelitian ini menggunakan SSM. SSM merupakan metode yang berbasis pada sistem berfikir dengan pendekatan iteratif untuk menggambarkan masalah soft. Checkland (1990) SSM mengandung tujuh tahap, dapat dilihat dalam gambar berikut: 
a.	Mengenali situasi Permasalahan. Kegiatan pada tahap pertama adalah mengumpulkan beragam informasi melalui observasi, wawancara, dokumen pada lembaga/ instansi yang masuk dalam pokja bina keluarga TKI serta keluarga TKI di Kecamatan Donomulyo Kabupaten malang. 
b.	Mengungkapkan Situasi Permasalahan. Tahap pertama dan kedua bisa dilakukan secara bersamaan untuk menghasilkan  rich picture dari situasi yang dihadapi.
c.	Pembuatan Definisi Sistem Permasalahan. Bagian ketiga adalah merumuskan  root definitions dan bisa diformulasikan dengan CATWOE (costumer, actor, transformation process, worldview, owners dan environmental constraint). 
d.	Membangun Model Konseptual. Conceptual models adalah proses transformasi dari root definition. Model konseptual ini dibangun menggunakan konsep sistem formal tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dengan menggunakan kerangka berpikir sistem.
e.	Perbandingan antara model konseptual dengan situasi permasalahan. Membandingkan model konseptual dengan realitas yang dihadapi diperlukan untuk mendorong terjadinya debat tentang berbagai kemungkinan perubahan dalam model konseptual yang telah dibangun. 
f.	Perubahan model yang diinginkan. Pendefinisian perubahan yang diinginkan dan yang akan dilakukan setelah melalui proses debat yang membandingkan antara model konseptual dengan situasi permasalahan dalam dunia nyata. Alternatif perubahan yang dirumuskan didiskusikan kembali dengan pihak-pihak terkait sehingga diperoleh model penyelesaian masalah yang ideal dan ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan. 
g.	Tindakan Perbaikan. Pada penelitian ini berhenti pada tahap ke enam dengan pertimbangan keterbatasan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Permasalahan sikap dan komitmen tim pokja disebabkan karena lemahnya kebermaknaan terhadap permasalahan keluarga TKI bagi stakeholder. Hal ini menyebabkan lemahnya top leader sehingga berdampak pada kurangnya komitmen tim Pokja. Di satu sisi dukungan publik yang lemah turut mendukung permasalahan ini.

Lemahnya Top Leader Pokja Bina Keluarga TKI
Lemahnya sikap dan komitmen stakeholder dalam implementasi program Bina Keluarga TKI dipengaruhi oleh longgarnya komunikasi di internal tim Pokja. Permasalahan longgarnya komunikasi dalam program Bina Keluarga TKI terjadi karena lemahnya top leader. Top leader tidak menggerakkan anggota Tim Pokja Bina Keluarga TKI Kabupaten di bidang pemberdayaan ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta bidang perlindungan anak. Kondisi tersebut terjadi karena lemahnya kebermaknaan permasalahan keluarga TKI bagi stakeholder. Tummers dan Bekkers (2014) menegaskan bahwa kebermaknaan klien sangat mempengaruhi keinginan untuk mengimplementasikan program. Komunikasi tim Pokja di tingkat kabupaten hanya berjalan di awal saja, dan belum ada koordinasi lanjutan. Kondisi ini otomatis berdampak tidak adanya komunikasi dengan tim Pokja tingkat kecamatan dan desa. Hal tersebut diperparah dengan pasifnya anggota Pokja, dan tim kecamatan dan desa hanya menunggu, tidak ada inisiatif. Sikap pasif tim kecamatan dan desa karena disibukkan kegiatan yang lain.
Grindle (1980) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu variabel isi kebijakan (content of policy) dan variabel lingkungan implementasi (context of implementation). Letak pengambilan keputusan masuk dalam variabel content of policy. Pengambilan kebijakan Bina Keluarga TKI adalah pada tim Pokja Bina Keluarga TKI. Selain ketua tim Pokja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten sebagai leading sector memiliki peranan yang sangat penting. Peran kepemimpinan politik banyak memberikan perhatian dalam studi perumusan dan implementasi kebijakan. Komitmen para pejabat badan pelaksana merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil kebijakan. Konsep tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Holm (2012) bahwa kepemimpinan mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ahmad (2012) bahwa kurangnya kepemimpinan visioner menyebabkan gap implementasi kebijakan.
Mazmanian dan Sabatier (1981), Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan lembaga-lembaga atasan dari badan-badan pelaksana ialah lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang kontrol terhadap kewenangan hukum, dan sumber-sumber keuangan badan-badan pelaksana tersebut. Lembaga atasan disini adalah Tim Pokja Tingkat Kabupaten. Salah satu kesulitan terbesar dalam implementasi program-program antar lembaga pemerintahan ialah badan-badan pelaksana bertanggung jawab pada lembaga-lembaga atasan yang berlainan, yang masing-masing ingin melaksanakan kebijakan yang berlainan pula. Komunikasi antar stakeholder tidak berjalan sehingga kontrol tidak terlaksana. 
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengamanahkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Panduan Umum Bina Keluarga TKI dapat memberikan pembinaan dan membentuk kelompok-kelompok keluarga TKI. Kegiatan ini  tidak berjalan karena sampai sekarang belum ada pembinaan dan kelompok keluarga TKI belum terbentuk. Pembinaan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.20 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 2 adalah meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan. 
Pembinaan akan optimal apabila fungsi kepemimpinan berjalan. Tugas pemimpin adalah mendidik bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, bagaimana membangun politik secara dewasa, membangun kesadaran partisipasi dalam pembangunan. Komitmen pimpinan politik secara luas diakui sebagai faktor kunci dalam menyelesaikan permasalahan keluarga TKI baik secara level nasional maupun lokal. Dua komponen wujud komitmen politik yaitu skala prioritas kebijakan dan kemampuan pejabat mewujudkan skala prioritas (kemampuan mencapai keadaan normal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia). 

Kurangnya Komitmen dari Tim Pokja Bina Keluarga TKI
Sikap tim Pokja Bina Keluarga TKI di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa belum menampakkan keinginan yang kuat untuk melaksanakan program Bina Keluarga TKI. Pasca sosialisasi tim kabupaten tidak melakukan pembinaan dan koordinasi dengan tim kecamatan dan desa. Sedangkan tim kecamatan dan desa juga cenderung menunggu arahan dari Tim Kabupaten. Faktor utama yang menyebabkan kurangnya komitmen dari tim Pokja kabupaten, kecamatan dan desa adalah karena lemahnya kebermaknaan permasalahan keluarga TKI. Tummers dan Bekkers (2014) dalam hasil penelitiannya menegaskan bahwa kebermaknaan terhadap klien mempengaruhi keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan publik.
Faktor lemahnya kebermaknaan permasalahan keluarga TKI menimbulkan lemahnya top leader. Lemahnya top leader ini menyebabkan longgarnya komunikasi pada tim Pokja Bina Keluarga TKI kabupaten, kecamatan dan desa. Kondisi tersebut membawa dampak negatif yaitu kurang komitmennya anggota Tim Pokja. Para pelaksana mempunyai keleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sikap atau watak para pelaksana merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijaksanaan. Apabila pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif. Para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak pula hanya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan (Edward III, 1980). 
Hogwood dan Gun (1986) menyatakan bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat. Kesukaran-kesukaran untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna ini tidak dapat kita saksikan lagi. Disamping itu, juga diperlukan keharusan adanya ruang yang cukup bagi kebebasan bertindak dan melakukan improvisasi, sekalipun dalam program yang telah dirancang secara ketat. Beberapa teknologi administrasi, semisal network planning and control, sedikitnya dapat dimanfaatkan untuk merencanakan dan mengendalikan implementasi proyek dengan cara mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus diselesaikan, antar hubungan diantara masing-masing tugas, dan urutan logis pelaksanannya. Tentu saja akan masih ada persoalan-persoalan manajerial yang lain, semisal upaya untuk menjamin bahwa tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan benar dan tepat pada waktunya, serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan jika ternyata pelaksanaan tugas tersebut melenceng dari rencana. Senada dengan yang disampaikan oleh Grindle (1980) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakan. Pada implementasi program Bina Keluarga TKI menunjukkan belum ada aksi konkrit pasca sosialisasi dari tim Pokja tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 20 Tahun 2010 mengatur langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan tim Pokja Bina Keluarga TKI yaitu:

1)	Persiapan 
a.	Sosialisasi dan Advokasi. Sosialisasi dan advokasi dilakukan untuk meyakinkan stakeholder tentang perlunya dilakukan bina keluarga di lingkungannya.
b.	Mengupayakan Kesepakatan. Kesepakatan bersama yang dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara seluruh stakeholder untuk melaksanakan bina keluarga TKI. Adanya kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur yang memerintahkan perlunya bina keluarga TKI. 
c.	Membentuk kelompok Kerja. Agar kegiatan Bina Keluarga TKI dapat mencapai tujuannya dengan baik, maka di setiap tingkatan perlu dibentuk kelompok kerja teknis (pokjanis) yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, swasta, dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Berbagai instansi bertugas memberikan pencerahan dan penyuluhan secara terpadu, dengan memberikan prioritas kepada keluarga yang tertinggal, serta membantu pemberdayaan secara terpadu. Aparat kecamatan/desa/kelurahan diharapkan memberi kesempatan dan mengundang organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di daerahnya, guna membangun kemampuan, ketrampilan dan kemauan agar setiap keluarga mampu secara mandiri dalam meningkatkan kehidupannya. 
d.	Fasilitasi. Fasilitasi dilakukan dalam upaya mendukung terciptanya Bina Keluarga TKI dapat berupa penyediaan sarana prasarana yang diperlukan, penyediaan sumber daya manusia, mengadakan pelatihan-pelatihan, melakukan pendampingan dan bimbingan, melakukan supervisi dan konsultasi, memberikan buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bina keluarga TKI, penyediaan dana. Fasilitasi dapat dilaksanakan bila ada komitmen yang kuat dari dinas-dinas terkait dan dukungan publik. 

2)	Pelaksanaan 
a.	Bidang Ekonomi. Untuk melaksanakan kegiatan Bina Keluarga TKI para anggota kelompok kerja melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana aksi. Para anggota kerja harus mengetahui potensi pasar dan permintaan barang usahanya serta mengetahui bagaimana strategi untuk mengembangkan usahanya. Anggota dapat mengajukan permintaan bantuan pendanaan baik dari kelompok kerja itu sendiri atau mengadakan pendekatan dengan lembaga keuangan yang ada di daerah. Ketua kelompok kerja dapat membantu anggota kelompok kerja bila ingin memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan tersebut. 
Kelompok kerja juga dapat membantu anggota untuk mengembangkan usahanya berdasarkan informasi yang diperoleh terkait dengan permintaan pasar tentang produk yang diinginkan sekaligus dapat menyampaikan kepada anggota yang dianggap mampu memenuhi permintaan pasar tersebut. Apabila kelompok kerja ingin melakukan bimbingan keterampilan atau pelatihan maka yang harus diperhatikan adalah memilih produk yang bermutu, memiliki bahan baku yang standar, manajemen usaha, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen jaringan dan kemitraan, keterampilan teknis, pengembangan potensi diri, dan materi lainnya sesuai kebutuhan usaha. Potensi yang ada di Desa Tlogosari adalah sektor pertanian dan peternakan.
b.	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kelompok kerja perlu mengupayakan pertemuan dengan mengundang pejabat atau pemuka agama tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk membahas bagaimana meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pertemuan yang diselenggarakan ini membahas bagaimana anggota kelompok kerja dapat meningkatkan kemampuan keluarga agar mempunyai ketangguhan dan keuletan menjadi sumber daya manusia yang mandiri, tangguh, bermoral, potensial dan berkualitas serta dapat menangkal pengaruh budaya asing yang negatif dan penyalahgunaan NAPZA, membina ketahanan fisik keluarga dengan memberikan gizi yang cukup dan cara hidup sehat, melakukan pembinaan ketahanan non fisik keluarga dengan memberikan pembinaan kesehatan mental serta menanamkan nilai-nilai mental agar hidup rukun dan damai. Bidang ini diharapkan mampu menghapus budaya buruk seperti “Kawin Susuk” di Kecamatan Donomulyo, karena budaya tersebut jelas merusak ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
c.	Bidang Perlindungan Anak. Kelompok kerja perlu mengupayakan pertemuan dengan mengundang pejabat, pemuka agama, tokoh masyarakat untuk membahas upaya memberikan perlindungan anak keluarga TKI terutama menyangkut tentang pendidikan anak keluarga TKI. Pembinaan, pengawasan, pengasuhan, perlindungan anak keluarga TKI dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi agar mereka dapat bermain dan berpartisipasi di tengah masyarakat. 
3.	Strategi Pengembangan Bina Keluarga TKI 
a.	Perluasan Jangkauan. Prakarsa pengembangan Bina Keluarga TKI itu bisa berasal dari perorangan. Sebuah keluarga TKI mampu yang ingin membantu keluarga TKI yang kurang mampu untuk berbagi kesejahteraan. Keluarga yang mampu menyediakan rumah dan halaman rumahnya untuk kegiatan berkumpul keluarga dan anggota masyarakat setempat. Di samping itu keluarga tersebut memberikan pula bantuan keuangan atau bentuk lain untuk kegiatan Bina Keluarga TKI. Secara umum dalam perluasan jangkauan. Apabila Bina Keluarga TKI itu berasal dari upaya murni tanpa awal pengembangan dari kegiatan kelompok sebelumnya, maka motif ekonomi dipandang sangat menarik. Bina Keluarga TKI semacam ini bisa dimulai dengan mengajak anggotanya untuk mulai memberikan perhatian terhadap upaya pengembangan ekonomi keluarga atau membantu keluarga-keluarga muda yang ingin membangun ekonominya. Kegiatan awal bisa berupa pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh Pokja Bidang Kewirausahaan, atau mengirim anggota yang berminat mengikuti pelatihan ketrampilan atau mencarikan dana pinjaman untuk modal usaha. Sehingga keberadaan data mengenai kebutuhan pemberdayaan ekonomi sangat penting. 
b.	Pembinaan. Pengurus dan kelompok kerja melakukan kegiatan rutin pembinaan Bina Keluarga TKI dan merancang kegiatan selanjutnya bersama anggota lainnya. Kelompok kerja utama yang disarankan adalah kelompok kerja keagamaan, pendidikan dan pelatihan, kewirausahaan, organisasi. Kelompok kerja dan pengurus bisa segera mulai dengan kegiatan rutin yaitu memperbaharui catatan tentang keluarga yang telah didata, atau mendata keluarga yang ada di daerah Bina Keluarga TKI. Kegiatan ini merupakan usaha untuk mengetahui siapa saja di antara mereka yang kurang mampu, sedang, mampu, dan sebagainya. 
Seperti juga dalam proses pembinaan pada umumnya, prioritas pembinaan keluarga yang mempunyai kegiatan ekonomi akan sangat menarik. Mereka yang memperoleh pembinaan, misalnya dalam bentuk kemudahan mendapatkan modal dan pemasaran, atau mendapat bantuan cara mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lain; apabila kelak berhasil, akan menjadi pendukung, termasuk menyediakan dana untuk Bina Keluarga TKI dan sebagian keuntungannya. Sebagai imbalan biasanya mereka tidak jarang di samping menjadi pendukung dana, juga akan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan lain. Terutama dengan perhatian khusus bagi anggota Bina Keluarga TKI. 
c.	Pelembagaan dan Pembudayaan. Pada tahapan ini diharapkan sudah makin banyak keluarga-keluarga anggota Bina Keluarga TKI yang dengan mudah mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga pelayanan di sekitarnya. Dalam suasana yang makin kondusif tersebut, apabila dalam satu kecamatan baru ada satu desa yang memiliki Bina Keluarga TKI, maka untuk desa-desa yang lain yang belum memiliki Bina Keluarga TKI dapat didorong dan dipersiapkan pembentukan Bina Keluarga TKI sederhana, yaitu forum yang memberi penjelasan tentang masalah TKI dan keluarganya. Bina Keluarga TKI itu sekaligus bisa berfungsi untuk mengundang tenaga fungsional/aparat dari tingkat kecamatan guna membantu pemberdayaan TKI dan keluarganya. 

4.	Pemantauan dan Evaluasi 
Tujuan pemantauan sebagai berikut: 
a.	memperbaiki mekanisme keterpaduan pemberdayaan;
b.	melakukan bimbingan secara terus menerus agar pelaksanaan pemberdayan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang lelah ditetapkan; 
c.	memberikan pemahaman tentang indikator keberhasilan; 
d.	meningkatkan cakupan wilayah dan sasaran; 
e.	merangsang sebanyak mungkin anggota untuk mengambil peran sebagai aktor pemberdayaan menurut keahlian atau kesempatan dan keinginan mereka untuk menyumbang. 
f.	memecahkan masalah-masalah dan mencarikan penyelesaian untuk kemajuan keluarga di lapangan. 
g.	memantau realisasi dan penggunaan dana dan sarana. 
h.	cara melakukan pemantauan dilaksanakan melalui sistem pencatatan dan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan. 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mazmanian dan Sabatier (1981) mengemukakan semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya dalam hal ini adalah tim Pokja desa, kecamatan dan kabupaten, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana. Pada gilirannya, perilaku kelompok-kelompok sasaran akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut. 
Keluarga TKI sebagai kelompok sasaran harus mengupayakan untuk merubah diri. Keluarga TKI seharusnya tidak menutup diri terkait permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta mengenai perlindungan anak. Disisi lain, keluarga TKI perlu merubah paradigma bahwa akan bisa hidup sejahtera tanpa harus menjadi TKI. Dengan demikian dapat memutus mata rantai budaya masyarakat yang selama ini menjadi kantong TKI. 
Mazmanian dan Sabtier (1981) menyatakan bahwa mudah atau tidaknya masalah dikendalikan memengaruhi implementasi kebijakan. Pada uraian variabel yang lain, Mazmanian dan Sabatier menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh tingkat dan ruang lingkup perubahan perilkau yang dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan perilku yang dikehendaki, semakin sukar memperoleh implementasi yang berhasil. Berdasarkan uraian diatas, hal yang ingin dirubah adalah paradigma keluarga TKI dan tentunya merubah paradigma itu membutuhkan waktu yang relatif lama dan usaha keras dari semua lini stakeholder. 
Mazmanian dan Sabatier (1981) menyatakan presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Jika semakin kecil dan semakin jelas dapat dibedakan dari kelompok lain, kelompok sasaran yang diperlukan akan diubah, maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap program-program, dan dengan demikian akan lebih terbuka peluang bagi tercapainya tujuan kebijakan. Jumlah keluarga TKI relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk yang ada, namun yang terjadi tidak demikian, program Bina Keluarga TKI belum berjalan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lemahnya kebermaknaan terhadap permasalahan keluarga TKI.
Pada prinsipnya keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi. Kemampuan menstrukturkan proses implementasi dengan cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya, menyeleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, memberikan kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga tersebut, memengaruhi orientasi kebijakan dari para pejabat pemerintah, dan memberikan kesempatan bagi pihak swasta atau LSM dalam proses implementasi tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa para pembuat kebijakan sebenarnya dapat memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan, dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat, Mazmanian dan Sabatier (1981). 
Disisi lain dibutuhkan kepatuhan kelompok sasaran/ kelompok keluarga TKI terhadap output-output kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (1981). Perilaku patuh itu umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung ruginya kalau mereka mengikuti ketentuan-ketentuan Undang-Undang/ hukum. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 20 Tahun 2010 krusial untuk diimplementasikan di Kabupaten malang sebagai kantong TKI di Jawa Timur. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Regulasi tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai faktor pendorong pelaksanaan kebijakan Bina Keluarga TKI. Disisi lain kuatnya sikap dan komitmen tim Pokja dan dukungan publik sangat membantu mewujudkan kesuksesan program.

Lemahnya Dukungan Publik untuk Program Bina Keluarga TKI
Tidak berjalannya program Bina Keluarga TKI juga disebabkan karena kurang mendapatkan dukungan publik. Masyarakat belum merasa permasalahan keluarga TKI menjadi permasalahan bersama. Masalah keluarga TKI masih menjadi masalah di internal keluarga TKI tersebut. Hal tersebut sesuai dengan analisis SWOT yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.20 Tahun 2010 bahwa hambatan dalam implementasi program Bina Keluarga TKI adalah pertama, penanganan TKI dan keluarganya di kampung halaman belum menjadi prioritas dari pengambil kebijakan. Kedua, berkurangnya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak toleran dan lebih individual. Ketiga, adanya budaya konsumtif dan instan di tengah masyarakat.
Aminuzzaman (2013) dalam hasil penelitiannya bahwa implementasi kebijakan membutuhkan partisipasi masyarakat dan stakeholder. Dukungan publik tidak hanya penerimaan publik secara luas terhadap bagaimana memecahkan masalah publik. Dukungan publik bisa berasal dari media massa, pejabat-pejabat daerah atau kelompok kepentingan. Media massa baik media cetak maupun elektronik, koran, radio, televisi lokal maupun nasional semestinya gencar mengangkat permasalahan keluarga TKI sehingga menjadi perhatian dan isu bersama. Dukungan media massa sangat penting bagi penanggulangan permasalahan keluarga TKI serta mencegah bertambahnya jumlah warga negara yang ingin berangkat keluar negeri untuk menjadi TKI. Mazmanian dan Sabatier (1981) menyatakan berhasilnya implementasi kebijakan setiap program membutuhkan sentuhan-sentuhan dukungan dari instansi-instansi atasan, perhatian publik dan perhatian media. 
Perkembangan informasi dan teknologi sangat pesat, media cetak, elektronik dan online berdampingan dan saling terintegrasi. Berperan dalam menyampaikan informasi ke orang-orang yang biasanya tidak terjangkau. Media diharapkan hadir melayani kepentingan publik dan kesejahteraan umum bukan bersikap pragmatis. Media memiliki peran strategis dalam kebijakan masyarakat. Sejak orde lama sampai era reformasi, media massa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Media yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang seperti website dapat digunakan sebagai media strategis untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum serta bisa menjadi media yang menguatkan isu-isu penting di Kabupaten Malang seperti permasalahan keluarga TKI.
Program Dialog Interaktif Radio Republik Indonesia (RRI) pernah dilakukan dari tahun 2012-2014 oleh P2TP2A dengan tema seperti bagaimana mencermati tingginya angka gugat cerai di Kabupaten Malang, Family Development System, membangun ketahanan keluarga melalui proses mediasi dan lain sebagainya. Berdasarkan data terdapat temuan khusus pada kegiatan ini yaitu setiap kali siaran berlangsung sering kali ada pengaduan yang masuk melalu dialog interaktif, khususnya ketika sedang melakukan siaran di Radio Kanjuruhan karena melalui siaran dapat menjangkau tempat yang jauh terutama daerah Malang selatan. Hal ini menunjukkan betapa media massa seperti radio memiliki peranan penting dalam upaya mengatasi permasalahan social. Faktor lingkungan, sosial ekonomi, dan kelembagaan sangat mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi (Carter, 2014).
Grindle (1980) bahwa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah kepentingan yang mempengaruhi. Dalam implementasi suatu kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh. Para aktor dari negara, masyarakat, swasta, NGO/LSM memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga muncul keragaman sehingga mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada konteks ini dalam dukungan publik dibutuhkan sinergisitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, hal penting dalam implementasi adalah kesepakatan tujuan, improvisasi,  network planning, control, identifikasi dan hubungan masing-masing tugas serta melakukan tindakan perbaikan jika ada yang tidak sesuai. 

Kurangnya Kebermaknaan terhadap Permasalahan Keluarga TKI Bagi Stakeholder.
Departemen Sosial dalam Sjafari (2014) mengemukakan ada 10 fungsi keluarga secara umum, yaitu fungsi produksi, afeksi, perlindungan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, sosialisasi, pengembangan lingkungan, ekonomi, rekreatif, kontrol sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan keluarga. Kondisi keluarga TKI belum mencerminkan berbagai fungsi tersebut. Peneliti menemukan permasalahan keluarga TKI belum dianggap menjadi permasalahan yang penting. Aparat Desa Tlogosari menganggap ada masalah yang lebih prioritas seperti memberi bantuan pada warga miskin, pembangunan fisik desa. Hal senada juga disampaikan tim kecamatan dan kabupaten.
Implementasi program masing-masing SKPD yang menjadi anggota tim Pokja Bina Keluarga TKI belum disinergikan dengan program Bina Keluarga TKI. Permasalahan keluarga TKI di Desa Tlogosari hanya menjadi konsumsi permasalahan keluarga masing-masing. Kondisi tersebut terjadi karena didukung dengan tertutupnya keluarga TKI terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Tummers dan Bekkers (2014) menyatakan bahwa kebermaknaan (meaningfulness) klien dalam mempengaruhi keinginan (willingness) untuk melaksanakan kebijakan publik. Disaat tim Pokja tingkat desa, kecamatan dan kabupaten tidak merasakan adanya kebermaknaan permasalahan keluarga TKI maka keinginan untuk menjalankan program juga sangat lemah.
Aminuzzaman (2013) dan Ahmad (2012) mengemukakan kemauan politik merupakan faktor signifikan yang membentuk dan mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik. Kegagalan implementasi terjadi apabila implementor tidak memahami tujuan dan standar kebijakan, atau implementor memiliki kepentingan yang berbeda dengan tujuan dan standar kebijakan. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki kepentingan, kepercayaan dan keyakinan, nilai dan tujuan yang berbeda sehingga keragaman kepentingan juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Grindle, 1980).
Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam kaitan dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta upaya memenuhi hak-hak dari keluarga tersebut sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kewajiban melalui pembinaan, ketahanan kesejahteraan keluarga antara lain dengan cara pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas anak. Kewajiban pemerintah dan pemerintah terhadap pembinaan keluarga termasuk juga terhadap keluarga TKI yang rentan terhadap ketidakharmonisan keluarganya akibat salah satu anggota keluarga tersebut bekerja di luar negeri. Fenomena sosial yang ada memperlihatkan masih adanya kondisi yang kurang kondusif bagi kesejahteraan TKI dan keluarganya. Pada kehidupan keluarga TKI terjadi adanya pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun hubungan anak dengan keluarga yang mengasuhnya. Hal ini menyebabkan hubungan sosial TKI dan keluarganya belum terpenuhi. 
Hubungan sosial keluarga TKI ternyata juga menimbulkan dampak sosial kultural bagi keluarga yang ditinggalkan, karena TKI terutama yang telah berstatus keluarga secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditinggalkan, selain itu suami yang ditinggalkan oleh istrinya dalam waktu yang cukup lama pada beberapa kasus menimbulkan disharmoni sehingga beberapa kasus menimbulkan dampak “family disruption” atau perceraian. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk merubah perilaku sosial keluarga TKI agar mereka tetap dapat menjadi keluarga harmonis. 
Selain itu permasalahan kehidupan sosial keluarga TKI telah menjadi isu-isu di masyarakat kita, namun belum secara terpadu ditangani dengan baik. Institusi masyarakat sebagai agen perubahan belum mengakomodir kepentingan TKI dan keluarga dalam programnya. Sehingga isu kesejahteraan dan perlindungan TKI dan keluarganya kurang mendapat perhatian. Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban, dan kekerabatan, merupakan salah satu faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi TKI dan keluarganya dalam masyarakat. Pranata sosial tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakatnya, hal ini berdampak pada semakin tidak optimalnya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan TKI dan keluarganya. 
Mazmanian dan Sabatier (1981) menyatakan keberhasilan implementasi akan lebih sulit dicapai, mengingat perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomis setempat dan tingkat keseriusan masalah yang dihadapi. Masalah keluarga TKI merupakan permasalahan yang sangat serius, namun hal ini tidak dibarengi dengan adanya kebermaknaan terhadap keluarga TKI. Panduan Umum Bina Keluarga TKI dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip nondiskriminasi, perlindungan,  pemberdayaan.
Mazmanian dan Sabatier (1981) mengemukakan bahwa kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkret bagi tim Pokja Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. 

Model Konseptual
Analisis model sistem sikap dan komitmen stakeholder program Bina Keluarga TKI berupaya menyelesaikan realitas adanya masalah belum adanya sikap dan komitmen stakeholder dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. Langkah untuk mewujudkan kebutuhan sikap dan komitmen dari stakeholder untuk mendukung implementasi program Bina Keluarga TKI adalah dengan melakukan resosialisasi regulasi dan restrukturisasi tim Pokja kabupaten, kecamatan dan desa. Selama observasi dan melakukan wawancara di lapangan, peneliti tidak menemukan dokumen draft SK susunan tim Pokja tingkat kecamatan dan desa bahkan aparat kecamatan dan desa sudah lupa akan program Bina Keluarga TKI karena rentang waktu yang cukup lama dari sosialisasi awal. 
Komunikasi tim Pokja di tingkat kabupaten hanya berjalan di awal saja, dan belum ada koordinasi lanjutan. Kondisi ini otomatis berdampak tidak adanya komunikasi dengan tim Pokja tingkat kecamatan dan desa. Terputusnya komunikasi menyebabkan tidak terjadinya transformasi informasi sehingga sangat wajar tidak ada kejelasan informasi dan tidak terjadinya konsistensi informasi mengenai program Bina Keluarga TKI. Kondisi ini diatasi dengan proses resosialisasi dan restrukturisasi tim Pokja.

Gambar 1. Model Sikap dan Komitmen Stakeholder Program Bina Keluarga TKI

Sumber: Hasil Penelitian, 2017. 

Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Koordinasi sudah barang tentu bukan sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pelaksanaan kekuasaan (Hogwood, dan Gunn, 1986). Pasca diadakan sosialisasi ulang dan penataan kembali formasi struktur tim Pokja, langkah selanjutnya adalah penyediaan data mengenai kondisi keluarga. Dengan adanya gambaran permasalahan keluarga TKI secara konkrit bisa memunculkan kebermaknaan keluarga TKI bagi stakeholder. 
Aminuzzaman (2013) dan Ahmad (2012) mengemukakan kemauan politik merupakan faktor signifikan yang membentuk dan mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik. Kegagalan implementasi terjadi apabila implementor tidak memahami tujuan dan standar kebijakan, atau implementor memiliki kepentingan yang berbeda dengan tujuan dan standar kebijakan. Apabila kebermaknaan stakeholder terhadap keluarga TKI terwujud maka akan melahirkan komitmen top leader tim Pokja. Kebermaknaan terhadap permasalahan kelompok sasaran merupakan hal yang sangat penting sehingga memunculkan kemauan mengimlementasikan kebijakan. Tummers dan Bekkers (2014) menyatakan bahwa kebermaknaan (meaningfulness) klien dalam memengaruhi keinginan (willingness) untuk melaksanakan kebijakan publik. Jika demikian maka akan berdampak positif yaitu munculnya respon positif dan aktif dari tim Pokja desa, kecamatan dan kabupaten.
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengamanahkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Panduan Umum Bina Keluarga TKI dapat memberikan pembinaan dan membentuk kelompok-kelompok keluarga TKI. Adanya komitmen dari top leader dan anggota tim Pokja dapat memudahkan pembinaan dan membentuk kelompok-kelompok keluarga TKI. Pembinaan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.20 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 2 adalah meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Bina Keluarga TKI di bidang pemberdayaan ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta bidang perlindungan anak. 
Mazmanian dan Sabatier (1981) menyatakan lembaga-lembaga atasan dari badan-badan pelaksana ialah lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang kontrol terhadap kewenangan hukum, dan sumber-sumber keuangan badan-badan pelaksana tersebut. tugas pemimpin adalah mendidik bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, bagaimana membangun politik secara dewasa, membangun kesadaran partisipasi dalam pembangunan. Kondisi top leader sangat mempengaruhi tumbuhnya respon positif dan aktif dari tim Pokja.
Dengan adanya komitmen maka akan bisa mendukung terbentuknya kesepakatan tim Pokja untuk membuat rencana aksi, merinci dan menyusun dalam urutan yang tepat. Keberadaan data sangat membantu untuk menentukan langkah yang tepat sasaran dalam menunjang kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi sesuai potensi dan kebutuhan yang ada, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta bidang perlindungan anak. Tujuan tersebut harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikuantifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Selain itu dapat bersifat saling melengkapi, mendukung dan mampu berperan sebagai pedoman pelaksanaan program serta dapat dimonitor (Hogwood dan Gunn, 1986). Dengan bahasa lain Van Meter dan Van Horn (1975) menyebutnya dengan variabel standar/ukuran dan tujuan kebijakan. Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (1981) menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi. 
Dengan demikian maka akan terbentuk dan terjaga sikap dan komitmen stakeholder dalam mengimplementasikan strategi program Bina Keluarga TKI. Grindle, (1980) menyatakan bahwa aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki kepentingan, kepercayaan dan keyakinan, nilai dan tujuan yang berbeda sehingga keragaman kepentingan juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, oleh karena itu stakeholder harus memiliki persepsi yang sama mengenai nilai dan tujuan. Selain menjaga sikap dan komitmen dalam mengimplementasikan strategi program juga dibutuhkan ketersediaan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi. 
Para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan Edward III  (1980). Hogwood dan Gun (1986) menyatakan bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut tidak hanya dari tim Pokja Bina Keluarga TKI kabupaten, kecamatan dan desa, tetapi juga pihak-pihak di luar tim yang memungkinkan untuk terlibat. 
Mazmanian dan Sabatier (1983) keberhasilan implementasi kebijakan setiap program membutuhkan sentuhan-sentuhan dukungan dari instansi-instansi atasan, perhatian publik dan perhatian media. Terkait media, Nasrulhaq, (2014) menyatakan bahwa media memiliki peran strategis dalam kebijakan masyarakat. Sejak orde lama sampai era reformasi, media massa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dengan demikian harus ada akses formal pihak luar untuk berpartisipasi.
Dukungan dari publik juga sangat diperlukan dalam rangka menguatkan implementasi program Bina Keluarga TKI hingga berhasil. Aminuzzaman (2013) dalam hasil penelitiannya bahwa implementasi kebijakan membutuhkan partisipasi masyarakat dan stakeholder. Oleh karena itu proses pemantauan dan evaluasi sudah semestinya dilakukan secara berkala. Pemantauan dan evaluasi dibutuhkan agar ada kendali dalam implementasi program. Grindle (1980) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakan. 
Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 20 Tahun 2010 mengatur langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan tim Pokja Bina Keluarga TKI salah satunya yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan agar kegiatan Bina Keluarga TKI berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah digariskan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka akan terwujud komponen sikap dan komitmen yang nyata dari seluruh stakeholder dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. 

PENUTUP
Stakeholder  belum menunjukkan sikap dan komitmen dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. Tahap awal menyelesaikan masalah adalah dengan melakukan resosialisasi regulasi dan restrukturisasi tim Pokja kabupaten, kecamatan dan desa. Rendahnya kebermaknaan permasalahan keluarga TKI bagi stakeholder menyebabkan lemahnya top leader tim Pokja. Hal yang harus dilakukan adalah menyediakan data secara jelas kondisi keluarga TKI. Dengan adanya gambaran permasalahan keluarga TKI secara konkrit bisa memunculkan kebermaknaan keluarga TKI bagi stakeholder. Munculnya respon positif dan aktif dari tim Pokja desa, kecamatan dan kabupaten. Kondisi tersebut bisa mendukung terbentuknya kesepakatan tim Pokja untuk membuat rencana aksi, merinci dan menyusun dalam urutan yang tepat. Dengan demikian maka akan terbentuk dan terjaga sikap dan komitmen stakeholder dalam mengimplementasikan strategi program. Unsur-unsur tersebut harus  didukung dengan adanya akses formal pihak luar untuk berpartisipasi.
Dukungan dari publik juga sangat diperlukan dalam rangka menguatkan implementasi program Bina Keluarga TKI hingga berhasil. Oleh karena itu proses pemantauan dan evaluasi sudah semestinya dilakukan secara berkala. Dengan demikian maka akan terwujud sikap dan komitmen yang nyata dari seluruh stakeholder dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. 

DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Iqbal., dkk, 2012. “Implementation Gaps in Educational Policies of Pakistan: Critical Analysis of Problems and Way Forward”. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 21.
Aminuzzaman, Salahuddin M. 2013. “Dynamics of Public Policy: Determinants of Policymaking and Implementation in Bangladesh”. Public Organiz Rev (2013) 13, Hal. 443–458.
Carter, Sarah Kathleen. 2014. Improving conservation effectiveness and addressing the planning-implementation gap: a perspective from Wisconsin. Dissertation. Forestry. University Of Wiscosin-Madison.
Checkland, Peter, dan Jim Scholes. 1990. Soft Systems Methodology in Action. England: West Sussex PO19 IUD.
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. America. Princeton University Press.
Holm, Margaret. 2012. Analytical Frame For Public Policy Implementation. Dissertation. School of Public Health. The University of Texas
Hogwood, Brian W, dan Gunn, Lewis A., 1986. Policy Analysis for the Real World. Oxford: Univesity Press. 
Mazmanian, Daniel, and Paul A Sabatier. 1981. Effective Policy Implementation. Lexington, Mass, D.C: Heath. 
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.  20  Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
Sjafari, Agus. 2014. Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sukarelawati, Endang. 2015, “TKW dominasi gugatan cerai di Malang”. Diakses  pada http://www.antaranews.com/berita/433091/tkw-dominasi-gugatan-cerai-di-malang. (diakses pada tanggal 5 Februari 2015).
Tummers, Lars. dan Victor Bekkers. 2014. “Policy implementation, street-level bureaucracy and the importance of discretion”. Public Management Review, 16(4), Hal. 527-547.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Van Meter, Donald S., dan Van Horn, Carl E., 1975. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”. Administration and Society, Vol. 6, No. 4, February 1975:. 445-488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404